Dasar Hukum

1. UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Permendagri No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
8. Permenpan RB No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
9. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
10. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Permensos No. 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; dan
12. Permensos No. 16 Tahun 2019 tentang Standr Nasional Rehabilitasi Sosial.

Persyaratan

1. Umur 19-55 tahun; dan
2. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menjadi tulang punggung keluarga.

Mekanisme

1. Penjangkauan dan seleksi Wanita Rawan Sosial Ekonomi sesuai dengan kriteria program pemberdayaan;
2. Verifikasi data Wanita Rawan Sosial Ekonomi bekerja sama dengan pihak Fasilitator SLRT Kampung/Kelurahan dan Kecamatan;
3. Usulan ke Dinas terkait( BAZNAS, UMKM, dll) untuk mendapatkan bantuan dari program pemerintah;
4. Penandatangan surat oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak;
5. Memfasilitasi Program Bantuan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE);
6. Monitoring dan evaluasi penyaluran Program pemberdayaan pada wanita rawan sosial Ekonomi; dan
7. Pembuatan laporan.

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Waktu Penyelesaian

6 hari kerja

Kriteria

Kriteria Bantuan Sosial Asistensi Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut usia terlantar berusia 60 (enam puluh) tahun keatas tidak potensial, sakit menahun dan hidupnya sangat tergantung pada bantuan orang lain, atau hanya bisa berbaring ditempat tidur, sehingga tidak mampu melakukan aktifitas sehari-hari.

Persyaratan

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Siak;
2. Terdata didalam DTKS;
3. Diluar DTKS tetapi telah diusulkan atau di input melalui SIKS-NG oleh petugas Fasilitator di buktikan dengan surat Keterangan dari Fasilitator diketahui Penghulu/Lurah setempat;
4. Surat Pernyataan tidak mendapatkan Bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaminan sosial lansia lainnya;
5. Melampirkan foto seluruh tubuh terbaru dan foto tempat tinggal (luar dan dalam);
6. Surat permohonan dari kampung/Kelurahan diketahui Camat serta dilengkapi form Verifikasi Penerima Bantuan ASLUT; dan
7. Lanjut Usia yang tidak berada dalam Panti.

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Kriteria

1. Kecacatan sudah tidak dapat direhabilitasi lagi;
2. Tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sendiri seperti makan, minum, mandi, dan lain-lain (selalu memerlukan bantuan orang lain);
3. Tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap baik dari diri sendiri maupun orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar;
4. Berusia 2 s/d 59 tahun;
5. Tidak diberikan kepada disabilitas yang mendapatkan pelayanan LKS;
6. Diutamakan dari keluarga miskin;
7. Terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Siak; dan
8. Tidak sedang mendapatkan Bantuan sejenis dari pemerintah/ Lembaga sosial lainnya.

Persyaratan

1. Memiliki kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Siak;
2. Terdata didalam DTKS;
3. SKTM dan telah diusulkan atau diinput melalui SIKS-NG dibuktikan dengan surat keterangan dari Kamung/Kelurahan yang ditanda tangani oleh Fasiltator di ketahui oleh PENGHUKU/Lurah setempat;
4. Surat pernyataan tidak mendapat Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaminanan lainnya;
5. Melampirkan foto seluruh terbaru dan Foto tempat tinggal dm Verifikasi iluar dan didalam);
6. Surat Permohonan dari Kampung/ Kelurahan diketahu Camat serta di lengkapi form Verifikasi Penerima Asistensi penyandang Tuna Netra: dan
7. Penyandang tuna netra dan Orang Dengan Disabilitas Berat.

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Kriteria

Kriteria penerima Bantuan Sosial kepada Anak Yatim diluar panti adalah Anak yatim yang berasal dari keluarga miskin dan berada di luar Panti.

Persyaratan

1. Terdata di Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Siak;
2. Terdata di dalam DTKS ( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial);
3. Diluar DTKS tetapi telah diusulkan atau di input melalui SIKS-NG oleh petugas Fasilitator di Buktikan dengan surat keterangan dari Fasilitator diketahui Penghulu/ Lurah setempat;
4. Surat keterangan yang menerangkan bahwa anak yatim diluar panti di buat dan di tanda tangani oleh RT dan diketahui oleh Penghulu/Lurah;
5. Melampirkan foto seluruh tubuh terbaru dan foto tempat tinggal (didalam dan diluar); dan
6. Surat Permohonan Kampung/ Kelurahan diketahui Camat serta dilengkapi form Verifikasi anak yatim diluar panti.

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1062);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 578); dan
6. Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “Peduli Sesamo” untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 139);

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK); dan
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Waktu Penyelesaian

10 hari kerja

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1062);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 578); dan
6. Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “Peduli Sesamo” untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 139);

Persyaratan

1. Terdata di DTKS;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK); dan
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Waktu Penyelesaian

10 hari kerja

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1062);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 578); dan
6. Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “Peduli Sesamo” untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 139);

Persyaratan

1. Fotocopy Berita Acara Muskam;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK); dan
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Waktu Penyelesaian

8 hari 15 menit hari kerja

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1062);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 578); dan
6. Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “Peduli Sesamo” untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 139);

Persyaratan

1. Terdata di DTKS;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
4. Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan.

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Waktu Penyelesaian

8 hari 15 menit hari kerja

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1062);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 578); dan
6. Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “Peduli Sesamo” untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 139);

Persyaratan

1. Terdata di DTKS;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan

Mekanisme

Mekanisme Pelayanan Langsung Ke Dinas Sosial

1. Pemohon/pelapor menuju front office Kabupaten;
2. Mengisi form pelayanan keluhan;
3. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas front office Kabupaten;
4. Pengisian form rujukan;
5. Proses penandatangan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin;
6. Pencetakan surat rekomendasi; dan
7. Penyerahan surat rekomendasi oleh petugas front office kepada pemohon/pelapor.

Mekanisme Pelayanan Melalui Puskesos

1. Pemohon/pelapor menuju front office puskesos kampung/kelurahan;
2. Mengisi form pelayanan keluhan;
3. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas front office puskesos kampung/kelurahan;
4. Pengisian form rujukan;
5. Supervisor mereview dan upload di aplikasi KAIT;
6. Front office kabupaten memeriksa dan memproses berkas persyaratan;
7. Proses penandatangan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin;
8. Pencetakan surat rekomendasi;
9. Surat rekomendasi di upload oleh front office kabupaten di aplikasi KAIT; dan
10. Front office kampung/kelurahan mencetak surat rekomendasi dan diserahkan ke pemohon/pelapor.

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Waktu Penyelesaian

10 hari kerja

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1062);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 578); dan
6. Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “Peduli Sesamo” untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 139);

Persyaratan

1. Terdata di DTKS;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan

Mekanisme

Mekanisme Pelayanan Langsung Ke Dinas Sosial

1. Pemohon/pelapor menuju front office Kabupaten;
2. Mengisi form pelayanan keluhan;
3. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas front office Kabupaten;
4. Pengisian form rujukan;
5. Proses penandatangan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin;
6. Pencetakan surat rekomendasi; dan
7. Penyerahan surat rekomendasi oleh petugas front office kepada pemohon/pelapor.

Mekanisme Pelayanan Melalui Puskesos

1. Pemohon/pelapor menuju front office puskesos kampung/kelurahan;
2. Mengisi form pelayanan keluhan;
3. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas front office puskesos kampung/kelurahan;
4. Pengisian form rujukan;
5. Supervisor mereview dan upload di aplikasi KAIT;
6. Front office kabupaten memeriksa dan memproses berkas persyaratan;
7. Proses penandatangan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin;
8. Pencetakan surat rekomendasi;
9. Surat rekomendasi di upload oleh front office kabupaten di aplikasi KAIT; dan
10. Front office kampung/kelurahan mencetak surat rekomendasi dan diserahkan ke pemohon/pelapor.

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Waktu Penyelesaian

10 hari kerja

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1062);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 578); dan
6. Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “Peduli Sesamo” untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 139);

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kampung atau Kelurahan;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
4. Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan.

Mekanisme

Mekanisme Pelayanan Langsung Ke Dinas Sosial

1. Pemohon/pelapor menuju front office Kabupaten;
2. Mengisi form pelayanan keluhan;
3. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas front office Kabupaten;
4. Pengisian form rujukan;
5. Proses penandatangan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin;
6. Pencetakan surat rekomendasi; dan
7. Penyerahan surat rekomendasi oleh petugas front office kepada pemohon/pelapor.

Mekanisme Pelayanan Melalui Puskesos

1. Pemohon/pelapor menuju front office puskesos kampung/kelurahan;
2. Mengisi form pelayanan keluhan;
3. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas front office puskesos kampung/kelurahan;
4. Pengisian form rujukan;
5. Supervisor mereview dan upload di aplikasi KAIT;
6. Front office kabupaten memeriksa dan memproses berkas persyaratan;
7. Proses penandatangan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin;
8. Pencetakan surat rekomendasi;
9. Surat rekomendasi di upload oleh front office kabupaten di aplikasi KAIT; dan
10. Front office kampung/kelurahan mencetak surat rekomendasi dan diserahkan ke pemohon/pelapor.

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Waktu Penyelesaian

30 menit

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1062);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 578); dan
6. Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “Peduli Sesamo” untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 139);

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kampung atau Kelurahan;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
4. Fotocopy Surat Rujukan dari Puskesmas.

Mekanisme

Mekanisme Pelayanan Langsung Ke Dinas Sosial

1. Pemohon/pelapor menuju front office Kabupaten;
2. Mengisi form pelayanan keluhan;
3. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas front office Kabupaten;
4. Pengisian form rujukan;
5. Proses penandatangan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin;
6. Pencetakan surat rekomendasi; dan
7. Penyerahan surat rekomendasi oleh petugas front office kepada pemohon/pelapor.

Mekanisme Pelayanan Melalui Puskesos

1. Pemohon/pelapor menuju front office puskesos kampung/kelurahan;
2. Mengisi form pelayanan keluhan;
3. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas front office puskesos kampung/kelurahan;
4. Pengisian form rujukan;
5. Supervisor mereview dan upload di aplikasi KAIT;
6. Front office kabupaten memeriksa dan memproses berkas persyaratan;
7. Proses penandatangan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin;
8. Pencetakan surat rekomendasi;
9. Surat rekomendasi di upload oleh front office kabupaten di aplikasi KAIT; dan
10. Front office kampung/kelurahan mencetak surat rekomendasi dan diserahkan ke pemohon/pelapor.

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Waktu Penyelesaian

30 menit

Dasar Hukum

1. UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik[
2. UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
7. Permendagri No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
8. Permenpan RB No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
9. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
10. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; dan
11. Permensos No. 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Persyaratan

1. Anak putus sekolah yang berumur yang 15-18 tahun.

Mekanisme

1. Surat Usulan dari Kelurahan/Kampung anak putus sekolah yang akan mengikuti pelatihan ;
2. Kelengkapan Admistrasi Peserta Pelatihan;
3. Asesmen Anak Putus Sekolah yang akan mengikuti pelatihan;
4. Surat Pengantar Peserta Pelatihan;
5. Pengantaran Peserta Pelatihan; dan
6. Penjemputan Anak Putus sekolah.

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Waktu Penyelesaian

2-3 hari kerja

Dasar Hukum

1. UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
5. Permensos RI N0. 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak;
6. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemprop dan Kab/Kota;
7. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
8. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; dan
9. Permensos No. 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Persyaratan

1. Surat permohonan;
2. Fotocopy surat pernyataan penyerahan anak;
3. Fotocopy surat nikah orang tua kandung dan calon orang tua angkat;
4. Fotocopy kartu keluarga orang tua kandung dan calon orang tua angkat; dan
5. Fotocopy akte kelahiran anak.

Mekanisme

1. COTA Mengajukan permohonan Rekomendasi pengangkatan anak ke Dinas Sosial Kabupaten Siak;
2. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas Permohonan COTA oleh Pekerja Sosial;
3. Melakukan Assement dan survey kunjungan Home Visit ke rumah COTA;
4. Pembuatan surat rekomendasi COTA dari Dinas Sosial Kabupaten Siak ditujukan ke Dinas Sosial Propinsi Riau;
5. Penandatanganan surat rekomendasi adopsi anak oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak;
6. Pembuatan SK Pengasuhan sementara COTA terhadap CAA selama 6 bulan oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak;
7. Pelaksanaan sidang PIPA dari Dinsos Provinsi; dan
8. Penyerahan Surat rekomendasi BA sidang PIPA oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak ke COTA.

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Waktu Penyelesaian

3 hari kerja

Dasar Hukum

1. UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
7. Permendagri No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
8. Permenpan RB No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
9. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
10. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Permensos No. 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; dan
12. Permensos No. 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Persyaratan

1. Anak yang berhadapan dengan hukum.

Mekanisme

1. Mendapat Laporan Anak yang berhadapan dengan hukum dari APH, LSM, UPT PPA;
2. Pekerja Sosial menerima laporan dari APH, masyarakat, UPT PPA;
3. Pekerja Sosial melakukan Koordinasi dengan Kabid Rehsos/kasi anak terkait dengan laporan yang diterima dari APH, masyarakat, UPT PPA;
4. Pekerja Sosial Melalukan penjangkauan dan assesment terhadap anak berhadapan dengan hukum;
5. Pekerja Sosial membuat laporan Sosial Anak ABH;
6. Pekerja Sosial Melakukan pendampingan sementara untuk menunggu proses hukum;
7. Pekerja Sosial melakukan pendampingan proses hukum Anak ABH melalui pengadilan ataupun melakukan diversi;
8. Pekerja Sosial melakukan case Conference dengan Kabid rehsos/kasi Anak terkait kondisi Anak ABH; dan
9. Melakukan rujukan anak ABH ke LPKS/Balai/RPSA/Panti/LKSA.

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Waktu Penyelesaian

6-12 bulan hari kerja

Dasar Hukum

1. UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial;
6. Permendagri No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
7. Permenpan RB No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
8. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
9. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Permensos No. 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; dan
11. Permensos No. 16 Tahun 2019 tentang Standr Nasional Rehabilitasi Sosial.

Persyaratan

1. Beraktivitas sehari-hari di jalanan dengan mengharap belas kasihan orang lain.

Mekanisme

1. Penjangkauan dan pendataan gepeng melalui razia dan laporan dari masyarakat;
2. Melalukan assesment terhadap penyandang permasalahan gepeng;
3. Di bawa ke Rumah Singgah Sementara (SELTER);
4. Dilakukan pembinaan dalam bentuk memberikan motivasi dan mengupayakan pengembalian ke keluarga/ daerah asal;
5. Pembuatan Rekomendasi;
6. Pengembalian ke daerah asal baik melalui Kab. Kota maupun Propinsi; dan
7. Laporan.

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Waktu Penyelesaian

7 hari kerja

Dasar Hukum

1. UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial;
6. Permendagri No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
7. Permenpan RB No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
8. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
9. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Permensos No. 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; dan
11. Permensos No. 16 Tahun 2019 tentang Standr Nasional Rehabilitasi Sosial.

Persyaratan

1. Beraktivitas sehari-hari di jalanan dengan mengharap belas kasihan orang lain.

Mekanisme

1. Penjangkauan dan pendataan pemulung melalui razia dan laporan dari masyarakat;
2. Melakukan assesment terhadap penyandang permasalahan pemulung;
3. Di bawa ke Rumah Singgah Sementara (SELTER);
4. Dilakukan pembinaan dalam bentuk memberikan motivasi dan mengupayakan pengembalian ke keluarga bagi pemulung berasal dari luar Kabupaten Siak;
5. Pembuatan Rekomendasi;
6. Pengembalian ke daerah asal baik melalui Kab. Kota maupun Propinsi; dan
7. Laporan.

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Waktu Penyelesaian

8 hari kerja

Dasar Hukum

1. UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Permendagri No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
6. Permenpan RB No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
7. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
8. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Permensos No. 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; dan
10. Permensos No. 16 Tahun 2019 tentang Standr Nasional Rehabilitasi Sosial.

Persyaratan

1. Beraktivitas sehari-hari di jalanan dengan mengharap belas kasihan orang lain.

Mekanisme

1. Penjangkauan dan pendataan gelandangan melalui razia dan laporan dari masyarakat;
2. Melalukan assesment terhadap penyandang permasalahan gelandangan;
3. Di bawa ke Rumah Singgah Sementara (SELTER);
4. Dilakukan pembinaan dalam bentuk memberikan motivasi dan mengupayakan pengembalian ke keluarga/ daerah asal;
5. Pembuatan Rekomendasi;
6. Pengembalian ke daerah asal baik melalui Kab. Kota maupun Propinsi; dan
7. Laporan.

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Waktu Penyelesaian

6 hari kerja

Dasar Hukum

1. UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Permendagri No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
8. Permenpan RB No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
9. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
10. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Permensos No. 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; dan
12. Permensos No. 16 Tahun 2019 tentang Standr Nasional Rehabilitasi Sosial.

Persyaratan

1. Surat permohonan.

Mekanisme

1. Penerimaan calon penerima manfaat yang akan ditempatkan di shelter yang dikirim/rujuk oleh Instansi, Lembaga Masyarakat, Masyarakat,Hasil Penjangkauan/Razia;
2. Melalukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi calon penerima manfaat;
3. Melakukan asessment terhadap calon penerima manfaat;
4. Laporan tentang adanya penerima manfaat;
5. Melakukan pendampingan dan pelayanan terhadap penerima manfaat selama di shelter.

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Waktu Penyelesaian

9 hari kerja

Dasar Hukum

1. UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. UU No. 19 Tahun 2012 tentang konvensi hak hak Penyandang Disabilitas;
5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. PP No. 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
7. Permendagri No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
8. Permenpan RB No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
9. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
10. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Permensos No. 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; dan
12. Permensos no. 07 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Persyaratan

1. Penyandang disabilitas berat dan sedang
2. Umur 2 s/d 60 tahun
3. Foto seluruh badan yang menggambarkan kondisi kedisabilitasnya
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) wali

Mekanisme

1. Penjangkauan, pendataan dan Penyandang masalah Disabilitas Berat;
2. Melalukan assesment terhadap penyandang permasalahan disabilitas berat dan sedang;
3. Pengajuan proposal penyandang disabilitas berat ke Dinas Sosial;
4. Verifikasi kelengkapan Proposal;
5. Permohonan disposisi Kepala Dinas Sosial yang telah diverifikasi oleh sekretaris Dinas;
6. Persiapan pelaksanaan penyaluran alat bantu;
7. Pelaksanaan bantuan penyandang disabilitas berat;
8. Menginformasikan Dana Bantuan Disabilitas sudah masuk ke rekening; dan
9. Pembuatan laporan kegiatan.

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Waktu Penyelesaian

3 hari kerja

Dasar Hukum

1. UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. UU No. 19 Tahun 2012 tentang konvensi hak hak Penyandang Disabilitas;
5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. PP No. 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
7. Permendagri No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
8. Permenpan RB No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
9. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
10. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Permensos No. 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; dan
12. Permensos no. 07 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Persyaratan

1. Penyandang disabilitas berat dan sedang
2. Umur 2 s/d 60 tahun
3. Foto seluruh badan yang menggambarkan kondisi kedisabilitasnya
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) wali

Mekanisme

1. Penjangkauan, pendataan dan Penyandang masalah Disabilitas Berat;
2. Melalukan assesment terhadap penyandang permasalahan disabilitas berat dan sedang;
3. Pengajuan proposal penyandang disabilitas berat ke Dinas Sosial;
4. Verifikasi kelengkapan Proposal;
5. Permohonan disposisi Kepala Dinas Sosial yang telah diverifikasi oleh sekretaris Dinas;
6. Persiapan pelaksanaan penyaluran alat bantu;
7. Menginformasikan alat bantu sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan;
8. Pelaksanaan penyaluran alat bantu; dan
9. Pembuatan laporan kegiatan.

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Waktu Penyelesaian

5 hari kerja

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Mekanisme

1. Menyediakan Pusat Pelayanan Rekomendasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Dinas Sosial dikoordinir Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
2. Menyusun Tim Verifikasi Rekomendasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Dinas Sosial;
3. Menyediakan Sarana dan Prasarana Pusat Pelayanan Rekomendasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Dinas Sosial;
4. Mengkoordinir Tim Verifikasi Rekomendasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Dinas Sosial;
5. Melakukan Konsultasi Rekomendasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Dinas Sosial Kemudian menjelaskan dan meminta pendapat dengan pimpinan tentang Tim Verifikasi;
6. Melaksanakan verifikasi Rekomendasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Dinas Sosial Melalui Kelembagaan SLRT;
7. Memeriksa kelengkapan berkas Rekomendasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Dinas Sosial . Jika lengkap sesuai persyaratan, diserahkan ke Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
8. Menerbitkan Surat Rekomendasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Dinas Sosial Jika dinilai valid, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin memerintah kan staf untuk membuat konsep surat rekomendasi yang Kemudian ditandatanganinya atas nama Kepala Dinas;
9. Menerbitkan Surat Rekomendasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Dinas Sosial Jika dinilai valid, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin memerintah kan staf untuk membuat konsep surat rekomendasi yang Kemudian ditandatanganinya atas nama Kepala Dinas; dan
10. Memerintahkan Pengarsipan Surat Rekomendasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Dinas Sosial Kepada Kepala Seksi dan/atau Staf.

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Waktu Penyelesaian

40 menit

Dasar Hukum

1. Permendagri No. 54 / 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK); dan
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Mekanisme

1. Mendatangi/Mengunjungi Puskesos SLRT Kampung/Kelurahan/Fasilitator SLRT/Sekretariat Puskesos SLRT Kabupaten Melaporkan Keluhan Membutuhkan Jaminan Kesehatan Untuk Mendapatkan Surat Rekomendasi Bantuan Biaya Pengobatan dari Pemerintah Kabupaten Siak pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan;
2. Menerima Keluhan Pelapor dan melakukan pencatatan/registrasi. Jika Pelapor membutuhkan layanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/Puskesmas dan terdata dalam Data Penerima Program Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS Kesehatan, maka menginformasikan kepada Pelapor untuk langsung ke Puskesmas karena telah terdaftar pada BPJS Kesehatan. Jika Pelapor belum terdaftar pada BPJS Kesehatan dan Pelapor Terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka menginformasikan kepada Pelapor untuk ke Puskesmas dengan menampakkan KTP/KK ke Petugas Puskesmas dan menyampaikan bahwa telah terdata dalam DTKS, kemudian data Pelapor diusulkan untuk mendapatkan BPJS Kesehatan. Jika Pelapor memerlukan layan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (Rumah Sakit Daerah/Rumah Sakit Swasta), maka dilakukan Rujukan ke Sekretariat Puskesos Kabupaten melalui Supervisor SLRT;
3. Menerima Keluhan Pelapor dan melakukan pencatatan/registrasi, serta menerima Rujukan dari Puskesos SLRT Kampung/Kelurahan melalui Supervisor SLRT;
4. Menerima, Memeriksa, serta Mengecek Kelengkapan Berkas dan Data Pelapor Keluhan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Melalui Puskesos SLRT Untuk Mendapatkan Surat Rekomendasi Bantuan Biaya Pengobatan dari Pemerintah Kabupaten Siak;
5. Memeriksa dan Mereviuw Form Layanan Keluhan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah dan Kelengkapan Berkas Persyaratan. Jika pelapor terdata dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), biaya pengobatan ditanggung melalui BPJS Kesehatan. Jika pelapor terdata di DTKS dan rujukan dari FKTP ke RSUD Kabupaten Siak, tidak perlu Surat Rekomendasi, cukup Fotocopy KK dicap basah Dinas Sosial Kabupaten Siak. Apabila pelapor tidak terdata dan berkas persyaratan lengkap, Back Office menandatangani Form Layanan Rujukan. Jika tidak lengkap, dikembalikan ke Front Office;
6. Memeriksa dan Menelaah Form Layanan Rujukan Keluhan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Untuk memastikan Rujukan sesuai dengan keluhan Pelapor. jika telah sesuai, dilanjutkan menyiapkan Draf Surat Rekomendasi Rujukan. Jika rujukan tidak sesuai dengan keluhan, maka mengembalikan Form Layanan Rujukan ke Back Office agar diperbaiki;
7. Melakukan Rujukan dengan Menandatangani Surat Rekomendasi Diperuntukkan Mendapat Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Kesehatan;
8. Menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Kesehatan Untuk Mendapatkan Bantuan Jaminan Kesehatan Daerah; dan
9. Menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Kesehatan Untuk Mendapatkan Bantuan Jaminan Kesehatan Daerah.

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Waktu Penyelesaian

35 menit